Warga Diharapkan Turut Jaga Kualitas Air Tanah

13 April 2018 
74

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi berharap warga yang tinggal di wilayahnya turut aktif dalam menjaga kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Bekasi. Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan pengelolaan air limbah domestik. 

 

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi, Imas Asiah menyampaikan, kentuan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomnor 05 Tahun 2018 tentang pengolahan air limbah domestik. Karena itu untuk mempermudah warga melakukan pengelolaan limbah tersebut pemerintah meluncurkan aplikasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) yang mudah diunduh warga melalui gawai berbasis android milik mereka. 

 

“Sudah ada aplikasinya sejak 2017 kemarin, warga bisa menggunduh dan memakainya melalui ponsel mereka masing-masing,” kata Imas, Rabu (11/4). 

 

Menurut Imas, limbah domestik sebagaimana diatur dalam payung hukum tersebut di antaranya adalah air limbah kakus (black water) dab air Lucian rumah tangga (grey water). Untuk itu, tiap hunian atau bangunan wajib memiliki Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau septictank ber-SNI. 

 

Sebetulnya, kata Imas, program sanitasi pembuangan air limbah domestik secara online ini adalah program penyediaan sanitasi laik bagi masyarakat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Programnya, adalam untuk menyediakan akses air mimun dan pemukjman kumuh.

 

"Program ini awalnya berkaitan erat dengan program 100-0-100 dari pemerintah pusat," ujar Imas.

 

Imas menjelaskan, program prioritas yang merupKan penyediaan akses air mimum bersih bagi warga tentunya berkaitan dengan sistem pembuangan air limbah domestik. Sedangkan, di Kota Bekasi pembuangan limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Limbah Domestik (IPLD) baru tercapai 5% dari seluruh kawasan pemukiman di Kota Bekasi. Artinya, masih ada 95% lagi potensi pembuangan limbah domestik tersebut belum terintegrasi pada IPLD.

 

Agar program ini terlaksana, pemerintah setempat pun telah bekerjasama dengan 50 penyedia jasa tinja swasta yang ada di Kota Bekasi. Sebab, saat ini pemerintah setempat baru memiliki 7 unit mobil penyedot air limbah domestik. 

 

“Tarif pemungutan retribusi penyedotan tinja telah diatur dalam Perda soal retribusi,” jelas dia.

 

Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi, Andrea Sucipto menjelaskan, adapun retribusi dalam pengedotan lumpur limbah domestik diatur dalamn Peraturan Daerah nomor 09 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Klasifikasi tarif berdasarkan dengan tipe rumah tinggal

 

“Tarif bagi rumah tinggal, gedung asrama hingga kantor berbeda,” kata dia.

 

Untuk rumah tinggal bertipe subsidi (Perumnas) pemerintah menetapkan tarif sebesar Rp50 ribu/meter kubik (m3), perumahan menengah sebesar Rp70 ribu/m3, serta real estate sebesar Rp100 ribu/m3. Untuk bangunan seperti asrama, kantor, lembaga pendidikan, lembaga sosial, serta bangunan lain sejenis dikenakan tarif sebesar Rp75 ribu/m3, serta untuk bangunan bertipe kantor swasta, toko, rumah sakit dan tempat usaha lainnya adalah sebesar Rp150 ribu/m3.

 

Di luar masalah tarif, kata Andrea, pemerintah pun saat ini tengah berupaya menyiapkan kredit pembuatan SPALD-S bagi warga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan agar kesehatan warga ekonomi menengah ke bawah tetap terjamin.

 

“Kalau air tanah mereka tercemar tentu kesehatan mereka juga akan terganggu, maka dari itu kami sedang bikin formula untuk cara pengkreditannya,” tandas Andrea.

 

ADVETORIAL


comments