Tak Miliki Tanki Septik Berstandar Bisa Dipidana

13 April 2018 
24

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi mulai mewajibkan warga setempat memperhatikan pengolahan limbah air domestik di permukimannya masing-masing. Sebab saat ini, dari total jumlah produksi aior limbah domestik warga Kota Bekasi sebanyak 20 meter kubik (m3), baru 5% diolah oleh pemerintah setempat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPLD) 

 

Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi, Andrea Sucipto menjelaskan saat ini pemerintah mewajibkan seluruh warga, baik perseorangan dan perusahaan properti memiliki pengolahan air limbah domestik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini bertujuan agar kualitas air tanah dan air permukaan bisa tetap terjaga. 

 

“Caranya adalah tiap rumah atau perumahan memiliki tanki septik (septictank) yang memenuhi standar,” ungkap Andrea, Rabu (10/4). 

 

Andrea menjelaskan, selama ini masyarakat masih menganggap remeh pengolahan air limbah domestik di permukimannya masing-masing. Padahal, ketika lumpur hasil olahan tinja dalam tanki septik merembes masuk ke dalam tanah akan mengganggu unsur-unsur hara di dalam tanah tersebut. Imbasnya pun akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat.

 

Menurut Andrea, standar pembuatan tanki septik sebetulnya adalah mencakup ukuran, sistem, dan prosedur dalam pembuatannya. Standar ini menetapkan ukuran serta dimensi tangki septik yang benar harus berdasarkan jumlah penghuni di sebuah rumah. 

 

“Ukuran dan sistem pengolahannya adalah unsur terpenting dalam menentukan hasil akhir lumpur pengolahan limbah domestik,” ujar dia. 

 

Misalnya, dia menjelaskan, untuk rumah tinggal yang dihuni oleh lima orang, setidaknya perlukan tanki septik yang memiliki volume ruang lumpur 0,45 meter kubik (m3), ruang basah sebesar 1,2 m3, serta ruang ambang batas bebas seluas 0,4 m3. Artinya adalah tanki septik yang harus dibanggun adalah dengan ukuran panjang 1,6 meter, lebar 0,8 meter, dan tinggi 1,6 meter. 

 

Dengan kapasitas seperti ini, lanjut Andrea, tangki septik mampu bertahan setidaknya tiga tahun tanpa perlu dikuras. Hal lain yang penting adalah pada saat membuat tanki septik adalah kekuatan tangki atau dinding ruang tersebut. 

 

“Dinding harus kuat serta tahan terhadap zat asam dari limbah domestic itu sendiri, dan kedap air. Jangan sampai ada rembesan dari celah dinding, hingga menyebabkan pencemaran terhadap tanah sekitar,” jelas dia. 

 

Dinding tanki septik, jelas dia, dapat sebaiknya dibuat dari bata merah, batu kali, batako, ataupun beton. Atau bisa juga kita menggunakan tangki yang terbuat dari Polivinil klorida (Pvc), keramik, plastik, ataupun plat besi. 

 

Sedangkan, jarak dari tangki dengan bangunanpun ada ketentuan yang harus diperhatikan. Jarak antara tank septik yang benar ke bangunan minimal 1,5 meter, sedangkan jarak dari tanki ke sumur pompa air bersih minimal 10 meter dan untuk jarak tanki septik ke sumur resapan air hujan setidaknya 5 meter. 

 

“Selain kualitas dari tanki septik tersebut jarak peletakan tanki septik pun harus disesuaikan. Hal ini kadang tidak dipenuhi oleh para pengembang poerumahan yang ada,” tegas dia.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar menyampaikan, idealnya tanki septik milik perseorangan harus dikuras atau disedot dalam kurun waktu minimal tiga tahun sekali. Ini dilakukan agar tanki tidak penuh dan melimpas masuk ke dalam tanah. 

 

“Kalau satu rumah tidak pernah menguras tanki septiknya perlu dicurigai, jangan-jangan Ia membunga lumpur olahannya langsung ke tanah,” kata Dadang. 

 

Adapun, kata Dadang yang membedakan membuat standar tanki septik berpredikat SNI dengan septic tank lainnya ialah pada penambahan fungsi lain untuk menghindari pencemaran lingkungan. Pada tanki septik biasa yang tidak berdasarkan SNI, air kotor dibuang langsung ke saluran pembuangan kota, tapi tanki septik yang telah lulus uji SNI memiliki satu fasilitas tambahan lagi sebagai penampung air kotor tersebut untuk kemudian dibuang ke saluran pembuangan kota.

 

Oleh karena itu, lancet Dadang, poemerintah tegas mengatur pengolahan air limbah domestik dalam satu payung hukum, Perda Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengolaan Air Limbah Domestik. Bagi yang melanggar, tentunya pemerintah telah menyiapkan sanksi pidana. Adapun ketentuan ganjaran tersebut diatur dalam Pasal 68 Perda Nomor 05 Tahun 2018. 

 

“Kami tak segan mengganjar dengan hukum kurungan serta dengan materil,” tandas dia. 

 

ADVETORIAL

 


comments