Lahan Pembangunan LRT masih Dikusai Warga

10 April 2018 
87

BEKASI - Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) LRT pada Kementerian Perhubungan, Jumardi mengatakan, pihaknya membutuhkan lahan seluas 11 hektar untuk membangun depo LRT sebagai tempat garasi kereta. Enam hektar di antaranya milik PT Adhi Karya, namun dikuasai oleh 300 Kepala Keluarga (KK).

 

“Masih ada warga yang menduduki lahan, sedangkan lima hektar lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Jumardi, Selasa (10/9).

 

Dia menjelaskan, 14 hektar lahan yang dikuasai masyarakatt tersebar di tiga daerah, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok dan DKI Jakarta. Sebanyak 11 hektar ada di Kabupaten Bekasi, sedangkan tiga hektar berada di Kota Bekasi, Kota Depok dan DKI Jakarta. 

 

“Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp1,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk pembabasan lahan ini,” jelas dia.

 

Adapun, kata Jumardi, nilai investasi dari pembangunan LRT mencapai Rp31 triliun. Dana itu bukan diperoleh dari APBN saja, tapi dari pinjaman yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta. Dari nilai itu, pemerintah menyuntikan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun, dan sisanya dicarikan dari pinjaman ke lembaga lain.

 

Dia mencatat, progres fisik pengerjaan pembangunan LRT sampai 24 November 2017 mencapai 25,212 persen. Rinciannya, lintas pelayanan I Cawang-Cibubur mencapai 44,685 persen; lintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas mencapai 11,458 persen dan  lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur mencapai 26,360 persen. 

 

"Target kami LRT sudah bisa dioperasikan pada 31 Mei 2019," tandas dia.

 

 

NCT


comments