Kota Bekasi Terapkan Sistem OSS

09 April 2018 
19

BEKASI - Sebentar lagi, Pemerintah Kota Bekasi bakal memiliki bank data. Program banm data itu masuk ke dalam sisrem Online Sibgle Sunmissjkns (OSS) dalam Mall Pelayanan Publik. Tujuannya mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Amit Riyadi mengatakan, sistem OSS merupakan sistem yang akan mengumpulkan data-data warga Kota Bekasi. Sehingga apabila ada warga yang hendak mengurus berkas administrasi perizinan atau non-perizinan hanya perlu melampirkan persyaratan umum sebanyak satu kali.

"Misalnya, dia sudah pernah mengajukan persyaratan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan mau memproses Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tidak perlu lagi melampirkan persyaratan dasar," ungkap Amit.

Sebab, kata Amit, data-data warga yang sebelumnya diajukan sudah dimasukan ke dalam sistem OSS. Sistem tersebut akan digunakan oleh seluruh instansi yang tergabung dalam pelayanan mall publik di Kota Bekasi.

/ Adapun, saat ini sedikitnya ada sebanyak 10 instansi horizontal dan vertikal. Di antaranya adalah DPMPTSP, Polres Metro Kota Bekasi, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot/Bhagasasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip), Badan Pendatapan Daerah (Bapenda), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bank Jabar. Dari instansi-instansi tersebut sedikitnya 41 layanan bisa didapat warga yang datang ke Mall Pelayanan Publik di Bekasi Junction, Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Timur.

/ “Data yang ada di OSS akan terintegerasi pada masing-masing sistem yang sudah digunakan instansi tersebut,” jelas Amit.

/ Menurut Amit, penerapan OSS merupakan instruksi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penerapannya tidak hanya di Kota Bekasi saja, namun diseluruh Mall Pelayanan Publik yang sudah ada.

Di Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta menjadi pilot project penerapan OSS. Dari situ, barulah akan diterapkan di seluruh MPP Kabupaten/Kota yang telah ada.

“Saat ini belum diterapkan, masing-masing instansi masih menggunakan sistem yang ada,” kata dia.

Namun, kata Amit, sistem OSS tidak akan merusak tatanan sistem yang sudah terbangun di tiap instansi. Sebab selama ini DPMPTSP pun sudah memiliki sistem pelayanan online bernama ‘Silat Online’. Warga Kota Bekasi sejak Agustus 2017 tidak perlu lagi datang ke Kantor DPMPTSP untuk mendaftarkan berkas guna kepengurusan perizinan dan non-perizinan.

Ke depannya, dia berharap MPP hanya berfungsi sebagai front desk bagi warga yang mengurus berkas apapun. Sehingga, melalui sistem OSS warga bisa mendaftar secara online dan tidak perlu lagi datang ke MPP.

"Kalau perlu mereka hanya ambil hasilnya saja datang ke MPP," tutupnya.

NCT


comments