Pemkab Bekasi Siapkan Payung Hukum untuk Warga Miskin

13 November 2017 
36

BEKASI - Puluhan warga miskin di Kabupaten Bekasi sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah daerah setempat. Mereka tidak perlu memikirkan biaya untuk menyewa jasa pengacara saat menghadapi persidangan di pengadilan.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Orang Miskin. Menurut dia, Perda ini merupakan implementasi dari UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemerintah wajib memberi jaminan bagi warganya terutama masyarakat miskin. "Ini bukti komitmen pemerintah daerah untuk membantu warganya bila terjerat kasus pidana maupun perdata," kata Neneng di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (13/11).

Berkaca pada pengalaman tahun lalu, setidaknya ada sekitar 1.000 warga miskin yang kesulitan untuk mendapat pembelaan di mata hukum. Mereka tidak mampu menyewa pengacara karena ketiadaan uang. Tak jarang, mereka pasrah begitu kasus membelitnya.

Namun beberapa ada yang minta perlindungan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH). "Atas persoalan itu, kami bersama DPRD Kabupaten Bekasi membuat produk hukum ini, sehingga masyarakat miskin terbantu saat menghadapi persidangan di meja hijau," ujarnya.

Sampai saat ini, kata Neneng, ada sekitar 70 warga miskin yang mendapat bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Untuk anggarannya sendiri, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 600 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Dalam APBD Perubahan, pihaknya tidak menambah dana tersebut karena anggarannya masih sisa sekitar Rp 250 jutaan. Adapun setiap satu kasus, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 5 juta sampai putusan itu inkrah. "Tahun 2018 akan kita anggarkan lagi, tapi apakah nilainya ditambah atau tidak nanti kita putuskan dalam rapat dengan anggota dewan," jelas Neneng.

Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menambahkan, alokasi dana yang dikucurkan pemerintah juga bisa digunakan untuk upaya hukum kembali berupa banding dan kasasi. Untuk banding dana yang disediakan sebesar Rp 3 juta, sedangkan kasasi Rp 2 juta. "Kalau yang bersangkutan tidak puas, bisa dilanjutkan ke banding hingga kasasi," kata Eka.

Menurut Eka, warga miskin yang ingin mendapat bantuan hukum gratis wajib memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan kelurahan mau pun Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Surat tersebut, kemudian dibawa ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah menjalin kerja sama dengan daerah. "Oleh OBH nanti bantuan hukumnya langsung diproses. Selain harus memiliki SKTM, mereka juga harus tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bekasi," ujar Eka.

Dia menambahkan, sejauh ini baru ada satu OBH yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka mendapat kuasa dari pemerintah untuk membantu warga miskin yang terjerat kasus pidana mau pun perdata.

Pemerintah membuka peluang bagi OBH yang lain untuk menjalin kerja sama itu. Dengan catatan, mereka harus memiliki akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). "Bukan hanya terakreditasi saja, tapi mereka harus bersedia dengan pagu anggaran yang kami tawarkan, yaitu Rp 5 juta sampai kasus itu inkrah," jelasnya.

Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Alex Satudy menambahkan, pihaknya telah mensosialisasikan adanya bantuan hukum ini ke masyarakat. Caranya dengan mendatangi ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi. "Sudah kita sampaikan juga ke rumah-rumah warga, karena sayang kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan," kata Alex.

Menurut Alex, bantuan hukum ini juga menjunjung azas praduga tidak bersalah bagi warga miskin yang terjerat kasus. Bahkan sekalipun nyatanya mereka bersalah namun tetap berhak mendapat pembelaan di mata hukum. "Kami tidak melihat apakah dia salah atau benar, karena sejauh belum putusan inkrah, mereka belum dikatakan bersalah," ujar Alex

 

ADV

 

 

 


comments