Kota Bekasi Besarkan Anggaran Pro Rakyat

11 November 2017 
167

BEKASI - Pos anggaran sosial kemasyarakatan meningkat tajam di APBD 2018. Kenaikan itu mencapai 56 persen dari pagu belanja daerah sebesar Rp 5.7 triliun. Sementara anggaran untuk belanja pegawai tersisa 44 persen.


"Anggaran yang bersentuh langsung dengan masyarakat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," kata Asisten Daerah III, bidang administrasi Pemerintah Kota Bekasi.

Pos anggaran belanja langsung itu kata dia, untuk keperluan pemberian insentif bagi ketua RT dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,2 juta, kemudian untuk ketua RW dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,7 juta. Ada pula kenaikan insentif bagi anggota perlindungan masyarakat dan kader posyandu dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu. "Paling besar untuk kartu sehat, hampir Rp 200 miliar," kata Dadang.

Sejauh ini peningkatan belanja daerah karena ada kenaikan pada nilai APBD 2018. Dari pagu anggaran 2017 sebesar Rp 5.4 triliun, tahun ini menjadi Rp 5.7 triliun. Sehingga porsi belanja langsung mendapat anggaran sebanyak 56 persen, dan belanja tidak langsung sebanyak 44 persen.

Bahkan, pada peningkatan APBD 2018, diakui Dadang, terjadi peningkatan juga pada anggaran sektor pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kata dia, mendapat porsi sebesar Rp 900 miliar. Pasalnya, dana sebesar itu untuk pembangunan saluran dan jalan. 

Dadang menjelaskan, kenaikan pos anggaran kemasyarakatan itu bagian dari upaya pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat demi keberlangsungan pemerintahan yang baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun. "Juga tak ada kaitannya dengan Pilkada, ini murni hasil kajian dari tim anggaran," kata Dadang.

 

NCT

 


comments