Ribuan UMKM di Bekasi Belum Miliki Hak Paten

19 April 2017 
1003

BEKASI - Ribuan pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Bekasi belum memiliki hak paten atas seluruh barang produksnya. Para pelaku usaha terbentur dengan sejumlah persyaratan untuk mendapat label tersebut. “Karena usaha mereka masih menjadi satu dengan rumah. Termasuk tidak memiliki biaya untuk mengurus sertifikatnya,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, Karto. Karto menambahkan, total UMKM yang belum memiliki hak paten mencapai 14.900 usaha. Padahal, secara keseluruhan totalnya menvapai 15 ribu pelaku usaha. Sehingga, hanya 100 penggiat UMKM yang baru memiliki hak paten atas seluruh produksinya. Akibatnya, pendistribusian produksinya tidak maksimal dan menembus pasar local. Seharusnya, kata Karto, ada tiga jenis sertifikat yang harus dikantungi pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman. Pertama sertifikat merk dagang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan terakhir sertifikat kelayakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. “Setelah mengantongi tiga sertifikat itu, barang yang diproduksi bisa diedarkan secara bebas dan resmi di pasaran,” imbuhnya. Sekarang ini, kata Karto, pihaknya tengah menggodok pembentukan rekanan atau dikenal franchise. Sehingga, mereka bisa memperoleh hak sertifikat. “Rencananya akan di fokuskan dulu untuk usaha keripik. Jadi pelaku UMKM yang menghasilkan kripik bisa bersatu, nanti persoalan tempat kita sediakan agar mereka bisa memiliki sertifikat,” tutupnya. (ip)  


comments